Terima kasih atas kunjungannya. Lihat halaman Daftar Isi dan Komentar / Tambahan Penjelasan Terbaru
Masanya penyusunan APBD 2010. Apakah tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2010? Apakah pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD? Bagaimanakah teknis penyusunan APBD? Adakah hal-hal khusus yang harus diperhatikan untuk penyusunan APBD 2010?
Informasi tersebut sangat penting untuk dikemas dalam Surat Edaran KDH sebagai Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. Mari mendownload dan mempelajari:
Permendagri 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010.
Apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan?
Banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.
Studi evaluasi ini disusun oleh BRiDGE BAPPENAS atas dukungan penuh UNDP Indonesia, dalam rangka mencari gambaran hasil-hasil yang dicapai oleh daerah pemekaran selama periode 2001-2005 yang dikhususkan dalam 4 bidang, yaitu:
- Perekonomian Daerah,
- Keuangan daerah,
- Pelayanan publik, serta
- Aparatur pemerintah daerah.
Meskipun pada dasarnya pemekaran juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan namun aspek-aspek di atas menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang di daerah.
Selengkapnya »
Dapatkah kontribusi desentralisasi dioptimalkan bagi pembangunan di Indonesia? Mari mempelajari Laporan “Mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan: metodologi kerangka kerja pengukuran kinerja pemerintah daerah (LGPM)“
Laporan ini menjelaskan metode-metode yang dikembangkan untuk mengukur aspek-aspek kinerja pemerintah daerah dan memberikan saran tentang cara penerapannya. Diharapkan perbaikan dalam kinerja pemerintah daerah akan mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan di Indonesia.
Aspek kinerja pemerintah daerah yang dikaji dalam laporan ini meliputi empat dimensi inti dari kinerja pemerintah daerah, yaitu pengelolaan keuangan publik, kinerja fiskal, penyediaan layanan, serta iklim investasi.
Mari mempelajari dan menghimpun best practices darinya. Download laporan Mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan : metodologi kerangka kerja pengukuran kinerja pemerintah daerah (LGPM). Download laporannya dari link: Mengoptimalkan kontribusi desentralisasi bagi pembangunan : metodologi kerangka kerja pengukuran kinerja pemerintah daerah (LGPM)
Daerah manakah yang relatif berhasil dalam reformasi sistem pengelolaan keuangan daerahnya? Banyak pandangan yang menyebutkan bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang dinilai relatif berhasil dalam reformasi pengelolaan keuangan serta reformasi birokrasi pemerintah daerah.
Penilaian ini terutama muncul dari kenyataan bahwa prinsip ABK telah diterapkan sejak 2003, sementara di tahun 2004 juga mulai mengembangkan standar pelayanan minimal dan standarisasi biaya sebagai basis utama dalam penyusunan RKA berbasis ABK.
Mari mempelajari dan menghimpun best practices darinya. Download laporan Public Expenditure Analysis 2008 Gorontalo. Download laporannya dari link: http://go.worldbank.org/AK9C6VIHA0
Kualitas Pengendalian Intern dan Kualitas Akuntabilitas SKPD penting dalam peningkatan kinerja pelayanan SKPD. Ini merupakan topik diskusi menarik sehingga kita dapat mengetahui teori, permasalahan dan strategi peningkatannya.
Terkait dengan hal tersebut, topik diskusi yang akan kita bahas menyangkut upaya peningkatan Kualitas Pengendalian Intern dan Kualitas Akuntabilitas SKPD.
Selengkapnya »
Komentar / Tambahan Penjelasan Terbaru