swadayaMANDIRI

By Francis Fukuyama

Are cultural values responsible for Asia’s remarkable postwar economic success? A decade ago many observers, including proponents of “Asian values” like Singapore’s former Prime Minister Lee Kwan Yew, would have answered affirmatively. Now, in light of the recent crisis that has struck the Asia region, it is useful to revisit the role of cultural values. Many observers today claim that Asian values, far from explaining economic success, are themselves the prime cause of the cronyism that afflicts the Asian countries.

There is no scholarly disagreement on the proposition that Asian cultural values are more hospitable to paternalistic authoritarianism than to Western-style democracy. Confucianism entails an ethical world in which people are born not with rights but with duties to hierarchically arranged authorities, beginning with the family and extending all the way up to the state and the emperor. Westerners sometimes forget the key role of Judeo-Christian transcendent monotheism in their political and social lives. The idea that there is an eternal realm of divine law superior to positive law gives the individual grounds for revolt against all forms of secular authority.

Baca seluruhnya

Topik baru yang akan didiskusikan dalam lokakarya online kali ini adalah tentang Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah. Mengapa penting? Paling tidak, rumusan indikator pada diskusi ini akan sangat berguna sebagai alat untuk 1). mengukur efektifitas pemda, serta 2). media untuk menemukenali arah pengembangan efektifitas pemerintah daerah.

Mohon perhatiannya bahwa kita akan mendiskusikan Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah. Kata “Daerah” perlu ditambahkan agar diskusi lebih fokus pada pemerintah daerah sebagai unit analisisnya.

Topik diskusi ini merupakan lontaran ide dari Ibu Yuana pada link ini. Lontaran komentar lengkapnya adalah sebagai berikut.

Menarik mencermati indikator Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness). Didalamnya disebutkan bahwa indikatornya adalah:

1. kualitas layanan publik,
2. kapasitas layanan masyarakat,
3. kebebasan layanan masyarakat dari tekanan politik, dan
4. kualitas perumusan kebijakan.

Ada yang lebih detail nggak ya. Kalau ada yang detail berupa check-list, kita bisa aplikasikannya di daerah

Sori kelupaan. Minta khusus agar jadi topik diskusi dong.

Sumber: http://go.worldbank.org/7NLRAYYW30

JAKARTA, 24 Juni 2008 – Update Indikator Tata Kelola Global (Worldwide Governance Indicators/WGI) dikeluarkan hari ini. Dorongan Indonesia untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi terus memberikan hasil di semua area dan peningkatan substansial dalam penilaian mengenai Hak Suara & Pertanggungjawaban, Pengendalian Korupsi serta Efektivitas Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

“Kemajuan ini merupakan cerminan dari negara yang para pemimpin politik, pembuat kebijakan, masyarakat sipil dan sektor swastanya memandang tata kelola yang baik dan pengendalian korupsi sebagai hal penting bagi kesinambungan dan meratanya pertumbuhan,” ujar Daniel Kaufmann, salah satu penulis laporan sekaligus Direktur Tata Kelola di Institut Bank Dunia. “Dalam satu dasawarsa di era reformasi, Indonesia menunjukkan semua tanda-tanda pertumbuhan demokrasi - kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan sekarang kebebasan informasi publik.” Baca seluruhnya

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tataran operasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Baca seluruhnya

Adakah permasalahan dalam  penetapan alokasi dan penyaluran dana perimbangan? Bila ada, apakah permasalahannya? Apakah temuan dan rekomendasinya?

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat serta penerimaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2006 dan Semester I TA 2007.Sehubungan dengan mandat tersebut, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I 2007 kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden, melalui Surat Ketua BPK No. 15/S/I-IV/03/2008 tanggal 10 Maret 2008. Baca seluruhnya