.: media bersama berbagi visi, ide dan gagasan :.

Apakah masih mungkin terjadi slack anggaran di pemerintaha kab/kota?

Masih mungkin terjadi. Mengapa? Karena faktor kejujuran. Bila belanja diusulkan secara jujur dan target pendapatan pun ditetapkan secara jujur, maka slack anggaran dapat diminimalisir.

Tetapi, apakah faktor kejujuran sudah mendarah-daging di lingkungan Pemda?

Kalau pakai common sense, faktor apakah yang menentukan adanya slack anggaran?

1. Ketidakstabilan harga (inflasi); semakin tidak stabil, semakin sulit membuat prediksi belanja dan pendapatan.

2. Ketidakmampuan perencana dalam memprediksi aktivitas-aktivitas suatu kegiatan.

3. Motif untuk memperkaya diri sendiri.

4. Sifat dan karakteristik jenis pendapatan daerah. Bila cenderung tidak stabil dan faktor penentunya pun sangat tidak stabil, maka target pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah dari yang idealnya.

5. . . .

Kalau pakai common sense, akan sulit menemukan alasan ilmiah-empirisnya. Pertanyaan saudara Fadli terkait teori keagenan (agency theory) mestinya dilihat dari persepktif teori positif, yang bersandar pada data, fakta, dan temuan empiris.

Kesenjangan anggaran (budgetary slack) terjadi karena adanya kesenjangan informasi (information slack) di antara atasan (supervisor) dengan bawahannya (subordinate) dalam kondisi ketika bawahan dilibatkan dalam pembuatan keputusan tentang target kinerja atau anggaran (participatory budgeting). Dalam hal ini, bawahan diminta menentukan target yang bisa dicapainya, yang nantinya menjadi dasar penentuan batas bawah pemberian bonus atau insentif oleh organisasi.

Bawahan merupakan pihak yang paling tahu kapasitas dan potensi dirinya untuk mencapai target tersebut. Jika dia memilihi potensi riil maksimal sebesar 100, maka kemungkinan besar akan mengatakan kepada atasannya kemampuannya hanya di bawah 100, misalnya 80. Hal ini dilakukan agara dia mudah mencapai target karena target dimaksud masih di bawah potensi/kemampuan yang dimilikinya. Selisih antara potensi (100) dengan target yang dinyatakan (80), yakni sebesar 100-80 = 20, inilah yang disebut dengan slack.

Dalam kasus anggaran daerah, slack tetap bisa terjadi karena adanya perilaku moral hazard dari para bawahan (kapala SKPD, pejabat eselon 3 dan 4, serta PNS/tenaga honorer lainnya). Standar belanja tidak sepenuhnya bisa menghilangkan slack tersebut karena:
a. Standar harga barang dan jasa (SHBJ) telah dimark-up (dengan alasan apapun);
b. Kepala SPKD tidak tahu persis potensi bawahannya, Sekda selaku koordinator PKD tidak tahu pasti potensi SKPD, KDH tidak tahu potensi sesunguhnya TAPD, dan DPRD tidak tahu potensi eksekutif yang sevenarnya;
c. Standar Analisa Belanja (SAB) hanya bisa dibuat untuk kegiatan dan belanja eks rutin atau BAU, seperti pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas, dan pemeliharaan dan kegiatan yang beban kerrjanya mudah diukur, seperti pelatihan/penataran. Sementara kegiatan teknis seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi sangat tergantung pada kondisi alam, sehingga sangat sulit distandarkan biaya per satuannya.

Matur nuwun.

syukriys last blog post..Pertanggungjawaban APBD 2007: Apa yang Perlu Diperhatikan DPRD?

Makasih kepada Pak Syukriy. Sungguh memperluas cakrawala nih.

BTW, mana nih pendapat teman-teman pengumpan ide diskusinya. Selamat siang Pak Fadli Abdullah-Bireuen. Sedang sibukkah? Sempatkan berbagi info ya . . .

saya ikutan koq. diskusinya menarik

Coba kita buat kasus. Kita misalkan bahwa tidak ada kesenjangan informasi dan ada kejujuran.

Dengan asumsi seperti ini, masih mungkinkah terjadi slack anggaran?

Masih mungkinkah slack anggaran terjadi pada konteks asumsi di atas? Kemungkinannya masih ada. Bagaimana penjelasannya?

Misalkan dalam konteks asumsi di atas, target Pendapatan ditetapkan sedemikian rupa sehingga target tersebut merupakan target yang sesuai potensi riil yang sejujurnya, kita notasikan sebagai Pj.

Tetapi, pada pelaksanaannya, terjadi satu dan dua kejadian diluar perkiraan kita, sehingga target Pj tetap dapat direalisasikan lebih besar darinya, yaitu sebesar PjR. Selisih diantaranya bernilai positif, yaitu sebesar X = PjR - Pj.

Pada kasus seperti ini, secara tidak sengaja telah ada slack anggaran. Slack anggaran ini muncul karena bounded rationality (dapat diterjemahkan sbg keterbatasan kemampuan kalkulasi / prediksi / rasionalitas).

Jadi, pada saat kejujuran sudah ada dan kesenjangan informasi tidak ada, slack anggaran masih mungkin terjadi akibat dari bounded rationality.

Seberapa mungkin hal tersebut terjadi? Memang jarang terjadi, tetapi sangat mungkin untuk terjadi. Maka, kita perlu membedakan antara slack anggaran yang disengaja dengan slack anggaran yang tidak disengaja.

Begitukah? Mohon tanggapannya ya.

Apakah Bounded Rationality? Mari kita baca dari wikipedia.

Bounded rationality
Some models of human behavior in the social sciences assume that humans can be reasonably approximated or described as “rational” entities (see for example rational choice theory). Many economics models assume that people are hyperrational, and would never do anything to violate their preferences. The concept of bounded rationality revises this assumption to account for the fact that perfectly rational decisions are often not feasible in practice due to the finite computational resources available for making them.

The term is thought to have been coined by Herbert Simon. In Models of My Life, Herbert Simon points out that:

most people are only partly rational, and are in fact emotional/irrational in the remaining part of their actions.

In another work, he states

“boundedly rational agents experience limits in formulating and solving complex problems and in processing (receiving, storing, retrieving, transmitting) information” (Williamson, p. 553, quoting Simon).

Simon describes a number of dimensions along which “classical” models of rationality can be made somewhat more realistic, while sticking within the vein of fairly rigorous formalization.

Baca lebih lanjut pada link ini.

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality.

Wah wawasan bisa diperluas nih ya. Thanks pada pengumpan. Mari kita perluas diskusinya.

Misalkan kita sudah mengetahui bahwa slack anggaran di tahun sekarang adalah sebesar Rp XXX.

Lalu:

1. Bagaimana mengetahui bahwa Rp XXX tersebut adalah slack anggaran dan bukan yang lain?

2. Bagaimana kita mengetahui bahwa sebesar Rp YYY dari Rp XXX tersebut adalah slack yang DISENGAJA dan sebesar Rp WWW darinya adalah slack yang TIDAK DISENGAJA?

3. Apa determinan dari Slack anggaran yang disengaja?

4. Apa pula determinan dari Slack anggaran yang TIDAK disengaja?

Adakah yang bersedia menjawab? Sebelum dan sesudahnya, diucapkan terima kasih banyak

Bagaimana mengetahui Slack dan non Slack pada Rp XXX!

Kita sangat sulit mengetahuinya dari Total Pendapatan. Sangat tergantung pada objek pendapatannya.

Jika objek pendapatan tersebut dapat diprediksi secara relatif tepat, misalkan berdasarkan pada data-data historis, maka ada tidaknya slak pendapatan pada objek pendapatan yang bersangkutan, dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan data di databasenya!

Maksudnya dihitung ulang dengan menggunakan data pada databasenya. Bila punya.

Bila dihitung ulang dengan menggunakan data yang ada di tangan Dispenda atau BPKD bisa jadi hasilnya sama persis dengan target yang direncanakan sehingga bisa jadi belum bisa menggambarkan keberadaan slack anggaran pendapatan yang disengaja.

Ada cara lain?

Slack anggaran akan terus terjadi sampai kapanpun karena belum ada tools yang mampu mengetahui inherent informastion dalam benak seseorang. Artinya, tidak mungkin ada ketelanjangan informasi dalam keuangan daerah. Bukankah karena ketidaktahuan akan masa depan maka kita kemudian membuat anggaran?

Syukriy A.s last blog post..Peta Permasalahan Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Daerah