Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah
Terima kasih atas kunjungannya. Lihat halaman Daftar Isi dan Komentar / Tambahan Penjelasan Terbaru
Topik baru yang akan didiskusikan dalam lokakarya online kali ini adalah tentang Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah. Mengapa penting? Paling tidak, rumusan indikator pada diskusi ini akan sangat berguna sebagai alat untuk 1). mengukur efektifitas pemda, serta 2). media untuk menemukenali arah pengembangan efektifitas pemerintah daerah.
Mohon perhatiannya bahwa kita akan mendiskusikan Indikator Efektivitas Pemerintah Daerah. Kata “Daerah” perlu ditambahkan agar diskusi lebih fokus pada pemerintah daerah sebagai unit analisisnya.
Topik diskusi ini merupakan lontaran ide dari Ibu Yuana pada link ini. Lontaran komentar lengkapnya adalah sebagai berikut.
Menarik mencermati indikator Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness). Didalamnya disebutkan bahwa indikatornya adalah:
- kualitas layanan publik,
- kapasitas layanan masyarakat,
- kebebasan layanan masyarakat dari tekanan politik, dan
- kualitas perumusan kebijakan.
Ada yang lebih detail nggak ya. Kalau ada yang detail berupa check-list, kita bisa aplikasikannya di daerah
Sori kelupaan. Minta khusus agar jadi topik diskusi dong.
«◊»
Ikuti Lokakarya Online di swadayaMANDIRI ini. Kirim Komentar atau Tambahan Penjelasan sesuai sudut pandang masing-masing :-)
Bagaimana bila indikator efektifitas kinerja pemerintah diukur dengan variabel tunggal saja. Misalnya dilihat berdasarkan jumlah penurunan orang miskin di daerahnya
Kami dari Pemprov Kalteng
Keberadaan pemerintah daerah memang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Ini merupakan salah satu kewajiban dari Daerah otonom, kewajiban KDH dan kewajiban DPRD.
Seluruh program dan kegiatan di arahkan untuk peningkatan kesra di daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan spesifik tiap-tiap daerah.
Tetapi mengukur kinerja Pemda dari berkurangnya jumlah orang miskin relatif kurang valid. Mengapa? Karena pengentasan kemiskinan tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya.
Tetapi kalau kita dapat memisahkan kontribusi murni dari pemda untuk taskin, maka bisa saja ukuran taskin digunakan sebagai ukuran efektifitas pemerintah daerah.
Ukuran yang direkomendasikan oleh Bank Dunia di induk tulisan sudah baik, tetapi perlu di spesifikasi lebih lanjut seperti yang disarankan oleh Ibu Yuana.
Saat ini saya sedang mencari ukuran-ukuran yang lebih detail sehingga dapat digunakan secara lebih mudah untuk mengukur efektifitas pemerintah daerah.
Bagi teman-teman yang memilikinya , mohon bersedia memberikan informasinya
Terima kasih
Pada Governance Matters, salah satu indikator efektifitas pemda adalah tinggi rendahnya kualitas layanan publik.
Bila dispesifikasi lebih teknis sehingga lebih sederhana, kita bisa memilih beberapa layanan publik saja darinya.
Dari berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemda, kita bisa mengukur layanan publik yang:
1. Merupakan hak masyarakat
2. Penyediaannya diperintahkan peraturan perundangan-undangan
3. Secara langsung terkait dengan peningkatan kesra.
Dengan layanan publik yang sudah tertentu tersebut kita pun dapat menggunakan Skala Likert untuk memastikan apakah layanan publik tersebut berkinerja atau tidak.
Contoh kuesionernya:
Menurut Bapak/ibu/saudara apakah kinerja pelayanan publik XXX sudah semakin baik dari kondisinya di masa lalu?
[…] Semakin Baik
[…] Tetap tidak berubah
[…] Semakin Buruk
Namun demikian, kita harus hati-hati dengan cara sederhana ini. Mengapa?
1. Karena cara seperti ini hanya menanyakan opini yang kurang valid dan tidak reliable
2. Karena kuesionernya sangat banyak, maka variabel akhirnya akan menjadi variebel proksi yang memerlukan perlakuan khusus.
Kami dari BPKP Perwakilan Kalsel sedang menyusun indikator kinerja kunci baik untuk pemda maupun skpd, dengan berdasarkan balanced scorecard.
Saya kira ini sebuah langkah maju. Selamat, bung.
BPKP masih merupakan sebuah institusi yang sering dimintai pendapat dan bantuan oleh Pemda terkait pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya masalah keuangan dan kinerja (AKIP-LAKIP).
Namun perlu diperhatikan beberapa hal yang menurut saya sangat penting, misalnya:
1. Konsep yang disusun haruslah membumi, actionable dan doable. Apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, dan untuk apa pengukuran digunajakn haruslah terdefinisi dengan baik dan fit dengan regulasi yang dipatuhi Pemda. Balance dscorecard tidak dikenal di pemerintahan di Indonesia: so, bagaimana mensosialisasikannya ke semua daerah? Harus diingat: Pemda tidak akan mau melaksanakan jika tidak ada UU, PP, atau Permendagri yang mengatur atau setidaknya menyinggung istilah itu.
2. Perhatikan “medan” yang ada. Balanced-scorecard sukses di bisnis karena pelanggan dan keinginan mereka jelas dan mudah diidentifikasi. Selain itu, karyawan selaku pemberi pelayanan/barang juga mengikat kontrak yang tegas dan jelas dengan perusahaan. Ini berbeda dengan di sektor pemerintahan, terutama pemerintahan daerah. Tidak ada “kontrak” antara pelaksana (staf) dengan kepala SKPD atau KDH. Artinya, kerja ndak kerja tetap gajian. PGPS juga tuh…
3. Fokus ke kinerja yang mana? Pengukuran kinerja keuangan di Pemda sampai saat ini cuma untuk menilai: apakah Pemda pintar “menghabiskan” anggaran atau tidak. Yang dilihat cuma selisih realisasi dan anggarannya, plus SILPA. So, kalau pemahaman seperti ni masih bercokol di benak orang-orang Pemda dan DPRD, konsep balanced scorecard ibaratnya membangun sesuatu yang tidak bakal digunakan orang… Saya kira, dalam taratab keilmuan, oke saja. Kalau nulis buku dengan judul BALANCED SCORECARD UNTUK PEMERINTAH DAERAH saya kira akan laris manis…
Matur nuwun.
Syukiys last blog post..Korupsi Politik di Parlemen
Selamat buat BPKP Perwakilan Kalsel. Sangat bagus jika kita bisa menerapkan balanced scorecard untuk mengukur kinerja pemda maupun SKPD. Selamat dan sukses.
Balanced scorecard sangat bagus karena menyeimbangkan 4 perspektif kinerja. Faktor keseimbangan ini merupakan ciri kas dari BSC. Sangat penting karena bila berhasil menyusunnya, maka sangat memudahkan kita untuk menilai keragaan pemda atau SKPD.
@ Pak Syukriy
Apakah punya e-book tentang Balanced Scorecard? Kalau punya, kita dikasih ya.
Syukur-syukur, yang sederhana dan to the point ya. Thanks
Thanks
di rapidshare ada tuh buku tentang balanced-scorecard… buka aja:
1.
http://rapidshare.com/files/143924838/Kaplan.1992.The_Balanced_Scorecard-Measures_that_Drive_Performance.pdf
2.
http://rapidshare.com/files/143924420/Nair.2004.Essentials_of_Balanced_Scorecard..rar
3.
http://rapidshare.com/files/143923641/Niven.2002.Balanced_Scorecard_Step-by-Step_Maximizing_Performance_and_Maintaining_Results.pdf
gratis tuh…donlodnya.
Syukriy A.s last blog post..Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH Dalam Kaitannya Dengan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Pusat
Pengukuran yang menggunakan balanced scorecards (BSC) sebenarnya hanya pemetaan dan perangkuman bagi pengukuran yang sudah ada. BSC untuk pemerintah menggunakan indikator makro:
(1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk perspektif proses bisnis internal;
(2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk perspektif pelanggan (customer);
(3) Indeks Kepercayaan Publik (IKP) untuk perspektif inovasi dan pembelajaran; dan
(4) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk perspektif keuangan.
Keempat indikator tersebut dijadikan alat pengukuran secara komprehensif bagi suatu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sendiri. Keempat indikator tersebut sama penting dan strategisnya. Hal yang diperlukan adalah indikator turunan dari keempat indeks tersebut.
Saat ini sudah ada indikator turunannya yang menjadi bagian dari indikator dalam LPPD, tetapi belum menggunakan BSC. Ini memang pekerjaan yang cukup sulit dan rumit; tetapi bila semua sudah tersusun maka penilaian kinerja pemda dapat dilakukan secara komprehensif.
—
(edit layout paragraf oleh rusmanik)
Sangat inspiratif. Paling tidak, clue dari Pak Rushandono telah membumikan ide BSC, khususnya pada saya. Tq pak.
Sedikit komentar pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditempatkan dalam perspektif proses bisnis internal.
Pertanyaannya:
Mengapa? Karena variabel IKM mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan publik; artinya ia mengukur kinerja layanan publik dari perspektif pelanggan.
Lalu, apakah indikator / variabel alternatif pada perspektif proses bisnis internal?
Barangkali, alternatifnya adalah:
1. Kehandalan sistem pengendalian internal non keuangan
2. Kriteria-kriteria layanan prima
3. Kriteria-kriteria penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. . . .
Mengapa mengusulkan ketiga hal tersebut? Karena keberadaannya akan menentukan besar kecilnya IKM.
Misalnya, jika salah satu layanan dalam kelompok SPM dapat diterapkan dengan baik (dengan kriteria “abc”), maka IKM akan naik.
Nah bagi kami, kriteria “abc” tersebut adalah komponen proses bisnis internal.
Begitukah?
Terimakasih atas pendapat Bapak.
Dapat kami tambahkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Ada empat belas unsur yang diukur yang merupakan proses bisnis tersebut; antara lain prosedur pelayanan,persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas, dll ( sesuai Keputusan MenPAN nomor KEP/25/M.PAN/2/2004). Jadi yang dinilai bagaimana proses pelayanan dapat memuaskan masyarakat.
Secara makro ( ke depan ) dapat dikatakan bahwa kepemerintahan yang baik (good governance) adalah kepemerintahan yang, (1) dapat memberikan kepuasan masyarakat melalui pelayanan prima; (2) dapat menyejahterkan masyarakat; (3) tingkat korupsi rendah; dan (4) dipercaya oleh masyarakat. Keempat hal tersebut memang saling memengaruhi.
Keempat indeks ( IKM, IPM, IPK dan IKP) adalah minimal yang perlu dikembangkan. Untuk kesejahteraan masyarakat dapat ditambahkan (bila dipandang perlu) yaitu Indeks Kemiskinan Manusia, Indeks Kesetaraan Jender, atau Indeks ketimpangan untuk mengukur tingkat pemerataan kesejahteraan.
Demikian Bapak, mohon masukan lagi agar dapat segera diselesaikan indikator turunannya.
Lama saya merenung, tetapi belum juga mendapatkan ide bagus untuk memperkaya lokakarya online kita ini.
Tetapi ada beberapa hal yang saya dapatkan saat perenungan itu.
1. Menjadikan Kab/Kota sebagai unit analisis perumusan indikator kinerja dengan kerangka pikir BSC sangatlah baik. Hasilnya akan dapat menjadi peta-tindakan-ideal yang seharusnya dikerjakan untuk menjamin peningkatan kinerja pemberian otda.
Bila peta tersebut telah ada, maka ia dapat dijadikan sebagai template untuk menyusun RPJM-Daerah. Pembandingan apa yang sebaiknya (seharusnya) ada dalam RPJM-D dengan apa yang senyata ada di dalamnya, akan memudahkan pengambilan corrective action pada tahap perencanaan.
2. Menurut kami, menempatkan IPM sebagai salah satu indikator di perspektif pelanggan (customer) sangatlah baik.
Mengapa? Paling tidak, akan memperjelas orientasi program kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh pemda. Tidak berat pada belanja aparatur, tetapi pada belanja publik seperti yang dikenalkan oleh Kepmendagri 29 yang lalu.
Selain, karena indikator IPM sudah jelas dan datanya selalu diupdate dalam periode tertentu, maka kejelasan itu akan memudahkan pencarian program kegiatan dari masing-masing urusan pemerintahan dan atau dari tiap sektor (ISIC = KLUI).
3. Dengan terlebih dahulu menyepakati IPM sebagai salah satu indikator di perspektif pelanggan, juga akan memudahkan pencarian indikator kinerja pada 3 (tiga) perspektif lainnya.
Pada prakteknya, hal tersebut akan memudahkan tim untuk ber-FGD (Focus Group Discussion) menilai kausalitas bakal calon indikator di ketiga perspektif lainnya.
Mari kita buat simulasi sedikit sedemikian sehingga lebih mampu menemukenali bakal calon indikator di perspektif proses bisnis internal, perspektif inovasi dan pembelajaran, dan perspektif keuangan.
Mohon perhatian: bahwa materi yang kami tuliskan ini hanyalah bahan diskusian semata, untuk kemudian di fine-tunning lebih lanjut.
Misalkan ada Kabupaten Sejahtera yang para pihaknya telah berkomitmen kuat untuk meningkatkan IPM hingga 1000(seribu) persen di 2 tahun ke depan.
Mereka benar-benar ingin meningkatkan substansi IPM dan tidak sedang ingin memanipulasi data-data sehingga IPM menjadi tinggi.
Target seribu persen kita tetapkan hanya sekedar untuk pemicu ide semata saja; agar pemikiran kita dapat out of the box
Nah, kita bertanya: Syarat apa yang harus ada sehingga Kabupaten Sejahtera berhasil mencapai target IPM yang naik 1000(seribu) persen di 2 tahun ke depan?
Ada banyak jawaban untuk pertanyaan di atas. Bagi pembaca dipersilahkan membuat jawabannya sendiri. Bila ber-self-brainstroming, beberapa jawabanku adalah sebagai berikut:
1. Pilihan program dan kegiatan di tiap SKPD harus tepat substansi, tepat lokasi, dan tepat sasaran (bisa diringkas menjadi tepat perencanaan)
2. Seluruh kegiatan reguler (selalu dikerjakan sepanjang hari selama setahun) yang berorientasi ke masyarakat dan terkait langsung dengan IPM di tiap SKPD harus dikerjakan sesuai dengan persyaratan pelaksanaannya.
Atau Layanan Publik Dasar terselenggara sesuai persyaratan pelaksanaan. Atau Layanan Publik harus Prima
3. Kegiatan dan layanan publik dari SKPD lain yang tidak terkait secara langsung dengan target IPM dapat diarahkan ke IPM dan atau bila tidak dapat, maka ia diselenggarakan dengan prima dan tepat perencanaan sehingga tidak boros dan menyedot dana terbatas untuk pencapaian IPM.
4. Tidak pernah ada pemborosan anggaran yang disengaja maupun tidak sengaja. Mengapa? Karena sudah tepat perencanaan dan para pihak telah berkomitmen untuk meningkatkan IPM seribu persen di 2 tahun ke depan.
5. Ada sistem monitoring yang mantap dan fungsional di tiap SKPD sehingga ada early warning system yang tepat untuk menjamin ketepatan corrective action.
6. Penempatan pegawai selalu tepat penempatan dan tepat waktu penempatannya sesuai dengan akumulasi kompetensi tiap pegawai yang bersangkutan.
7. Kepala SKPD selalu berhasil memotivasi, meningkatkan semangat juang para pegawai di jajarannya sehingga selalu tidak menunda-nunda pekerjaan, selalu bersemangat menyelesaikan sisa tugas yang belum selesai, dan selalu terbuka menerima corrective action.
8. Di tiap SKPD selalu ada atmosfer akademik atau semangat dan budaya belajar sehingga pilihan program dan kegiatan berikutnya selalu yang terbaik dan corrective action selalu tepat.
9. DPRD berhasil mengkomunikasikan komitmen bersama tersebut ke seluruh para pihak sehingga selalu ada dukungan penuh dari para stakeholders terhadap komitmen pencapaian target IPM tersebut.
10. Komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif berjalan lancar sehingga dukungan DPRD selalu bersemi dan segar dan tidak pernah ada kemungkinan politiking oleh DPRD.
11. Masyarakat, sebagai subjek dan objek pencapaian target IPM tersebut, ikut serta berpartisipasi aktif.
12. Ada jembatan yang menghubungkan ide kreatif dari masyarakat dan kelompok-kelompok pemerhati dengan pihak eksekutif dan legislatif sehingga pilihan program kegiatan selalu mantaf serta potensi kegagalan atau kecurangan segera diketahui.
13. Tindak lanjut dari corrective action selalu disosialisasikan dan atau gampang diketahui sehingga komitmen dan kebersamaan selalu berkembang sepanjang hari.
14. … (kehabisan ide)
Nah dari daftar ini, barangkali kita lebih mudah untuk menemukenali bakal calon indikator di perspektif proses bisnis internal, perspektif inovasi dan pembelajaran, dan perspektif keuangan.
Bisakah? Atau bingungkah?
Sekian dulu self brainstorming dari saya rusmanik (= Rusman R. Manik)
Daftar hasil self-brainstorming di atas dan daftar hasil brainstorming Bapak / Ibu Saudara (belum dientrikan dalam diskusi kita ini
)dapat di re-grouping sedemikian sehingga sinkron dan klop dengan 3 (tiga) perspektif dalam kerangka pikir BSC. Bisakah?
Salah satu kategori yang saya dapatkan adalah Kualitas Manajemen Pembangunan Daerah, yang untuk sementara, dapat kita kelompokkan dalam perspektif proses bisnis internal.
Mengapa masih bersifat sementara? Karena apa yang saya lakukan ini masih belum dipadu-padan dengan brainstorming Bapak / Ibu Saudara.
Apa sajakah yang ada dalam kategori Kualitas Manajemen Pembangunan Daerah? Dari daftar di atas, hal-hal tersebut adalah semua yang terkait dengan peningkatan kualitas usulan kegiatan dan pelayanan di tiap SKPD.
Masih meneruskan cerita simulasi di atas. Hasil curah pendapat di atas, dapat direformulasi dalam draft kuesioner untuk mengukur Kualitas Manajemen Pembangunan Daerah.
——————————————————
1. Apakah pilihan program dan kegiatan di tiap SKPD tepat substansi, tepat lokasi, dan tepat sasaran?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
2. Apakah seluruh kegiatan reguler yang berorientasi ke masyarakat dan terkait langsung dengan IPM di tiap SKPD dikerjakan sesuai dengan persyaratan pelaksanaannya.
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
3. Apakah Kegiatan dan layanan publik dari SKPD lain yang tidak terkait secara langsung dengan target IPM dapat diarahkan ke IPM dan atau bila tidak dapat, maka ia diselenggarakan dengan prima dan tepat perencanaan sehingga tidak boros dan menyedot dana terbatas untuk pencapaian IPM?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
4. Apakah ada pemborosan anggaran yang disengaja maupun tidak sengaja?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
5. Apakah ada sistem monitoring yang mantap dan fungsional di tiap SKPD?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
8. Apakah di tiap SKPD ada atmosfer akademik atau semangat dan budaya belajar sehingga pilihan program dan kegiatan berikutnya selalu yang terbaik dan corrective action selalu tepat?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
9. Apakah DPRD berhasil mengkomunikasikan komitmen bersama tersebut ke seluruh para pihak sehingga selalu ada dukungan penuh dari para stakeholders terhadap komitmen pencapaian target IPM tersebut?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
10. Apakah komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif berjalan lancar?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
11. Apakah Masyarakat, sebagai subjek dan objek pencapaian target IPM tersebut, ikut serta berpartisipasi aktif?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
12. Apakah ada jembatan yang menghubungkan ide kreatif dari masyarakat dan kelompok-kelompok pemerhati dengan pihak eksekutif dan legislatif sehingga pilihan program kegiatan selalu mantaf serta potensi kegagalan atau kecurangan segera diketahui?
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
13. Apakah tindak lanjut dari corrective action selalu disosialisasikan dan atau gampang diketahui sehingga komitmen dan kebersamaan selalu berkembang sepanjang hari.
[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”
——————————————————
Adakah tamu yang bersedia memberikan tambahan penjelasan?