.: media bersama berbagi visi, ide dan gagasan :.

Daerah bakal Meraih Insentif Bila Mampu Naikkan IPM

Terima kasih atas kunjungannya. Lihat halaman Daftar Isi dan Komentar / Tambahan Penjelasan Terbaru

Sumber: Menkokesra

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai 2009. Insentif yang diberikan nantinya dalam bentuk kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ada dua indikatornya kenapa daerah dapat insentif. Pertama: IPM termasuk dalam itu adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan. Yang kedua, kenaikan PAD dari tax ratio. Insentif nantinya dalam bentuk DAU," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo seusai seminar Perkuatan Perekonomian Daerah Dalam Rangka Mengantisipasi Krisis Finansial Global di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (3/11).

Ia mengatakan, jika IPM dan tax ratio naik, pemerintah akan mengaitkan kedua hal itu dengan Indeks Kemahalan Konsumsi (IKK) untuk menentukan formula DAU. Karena setiap IKK masing-masing daerah berbeda. "Seperti Aceh dan Yogyakarta, itu kan beda," ujarnya.

Selengkapnya »

Indonesia Naik dalam Pengendalian Korupsi dan Mengalahkan Beberapa Negara Tetangga dalam Hak Suara dan Pertanggungjawaban

Sumber: http://go.worldbank.org/7NLRAYYW30

JAKARTA, 24 Juni 2008 – Update Indikator Tata Kelola Global (Worldwide Governance Indicators/WGI) dikeluarkan hari ini. Dorongan Indonesia untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi korupsi terus memberikan hasil di semua area dan peningkatan substansial dalam penilaian mengenai Hak Suara & Pertanggungjawaban, Pengendalian Korupsi serta Efektivitas Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

“Kemajuan ini merupakan cerminan dari negara yang para pemimpin politik, pembuat kebijakan, masyarakat sipil dan sektor swastanya memandang tata kelola yang baik dan pengendalian korupsi sebagai hal penting bagi kesinambungan dan meratanya pertumbuhan,” ujar Daniel Kaufmann, salah satu penulis laporan sekaligus Direktur Tata Kelola di Institut Bank Dunia. “Dalam satu dasawarsa di era reformasi, Indonesia menunjukkan semua tanda-tanda pertumbuhan demokrasi - kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan sekarang kebebasan informasi publik.” Selengkapnya »

Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi

Oleh: Hendra Teja,
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Alumni Unand Padang

Penggeledahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok yang dilakukan oleh KPK padahari Jum’at tanggal 30 Mei 2008 yang lalu setidaknya semakin membenarkan hasil survey yang dilakukan oleh Transparecy International Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hongkong yang masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Penggeladahan tersebut merupakan suatu ironi, mengingat Ditjen BC termasuk dalam pilot project reformasi birokrasi yang telah mendapatkan tunjangan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan instansi lainnya. Selengkapnya »