Terima kasih atas kunjungannya. Lihat halaman Daftar Isi dan Komentar / Tambahan Penjelasan Terbaru
Indonesia telah menempuh perjalanan panjang tapi masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penyelenggaraan dan penyediaan layanan publik serta kepemerintahan (governance).
Tahun 2007, hampir separuh dari penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan atau berada sedikit di atas garis kemiskinan 
nasional. Peluang kerja terus bertumbuh lebih lambat dari pertumbuhan populasi. Kualitas layanan publik masih belum benar-benar mewakili negara berpendapatan menengah. Wilayah timur Indonesia tetap tertinggal, sementara Indonesia secara keseluruhan masih mendapat nilai rendah dalam beberapa indikator kesehatan dan infrastruktur. Selengkapnya »
Anggito Abimanyu - 19 Agustus 2008
Kepala Badan Kebijakan Fiskal-Depkeu
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 di depan Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus 2008. Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2%, tingkat inflasi 6,5%, nilai tukar rupiah rata-rata Rp9.100 per US$, dan suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5%.
Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp1.022,6 triliun, meningkat Rp127,6 triliun (14,3%) dari APBN-P 2008. Belanja negara mencapai Rp1.122,2 triliun, naik Rp132,7 triliun (13,4%) dari APBN-P 2008. Dengan demikian, defisit anggaran 2009 sebesar Rp99,6 triliun (1,9% PDB). Angka ini naik dari APBN-P 2008 sebesar Rp94,5 triliun. Selengkapnya »
Disarikan dari Laporan Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi. (SK. Deputi Bidang Polhankam Bappenas No. 001/D-2/03/2004)
Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good Governance). Selama hampir 63 tahun kemerdekaan Indonesia, birokrasi telah berperan besar dalam perjalanan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi pada dasarnya telah ditopang oleh birokrasi.
Birokrasi yang handal dan mampu bekerja dengan baik, merupakan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Harapan tersebut, merupakan salah satu tuntunan gerakan reformasi birokrasi tahun 1998, agar birokrasi menjadi tempat layanan masyarakat yang cepat, murah, tidak diskriminatif dan transparan. Selengkapnya »
Komentar / Tambahan Penjelasan Terbaru