——————————————————

1. Apakah pilihan program dan kegiatan di tiap SKPD tepat substansi, tepat lokasi, dan tepat sasaran?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

2. Apakah seluruh kegiatan reguler yang berorientasi ke masyarakat dan terkait langsung dengan IPM di tiap SKPD dikerjakan sesuai dengan persyaratan pelaksanaannya.

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

3. Apakah Kegiatan dan layanan publik dari SKPD lain yang tidak terkait secara langsung dengan target IPM dapat diarahkan ke IPM dan atau bila tidak dapat, maka ia diselenggarakan dengan prima dan tepat perencanaan sehingga tidak boros dan menyedot dana terbatas untuk pencapaian IPM?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

4. Apakah ada pemborosan anggaran yang disengaja maupun tidak sengaja?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

5. Apakah ada sistem monitoring yang mantap dan fungsional di tiap SKPD?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

8. Apakah di tiap SKPD ada atmosfer akademik atau semangat dan budaya belajar sehingga pilihan program dan kegiatan berikutnya selalu yang terbaik dan corrective action selalu tepat?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

9. Apakah DPRD berhasil mengkomunikasikan komitmen bersama tersebut ke seluruh para pihak sehingga selalu ada dukungan penuh dari para stakeholders terhadap komitmen pencapaian target IPM tersebut?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

10. Apakah komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif berjalan lancar?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

11. Apakah Masyarakat, sebagai subjek dan objek pencapaian target IPM tersebut, ikut serta berpartisipasi aktif?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

12. Apakah ada jembatan yang menghubungkan ide kreatif dari masyarakat dan kelompok-kelompok pemerhati dengan pihak eksekutif dan legislatif sehingga pilihan program kegiatan selalu mantaf serta potensi kegagalan atau kecurangan segera diketahui?

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

13. Apakah tindak lanjut dari corrective action selalu disosialisasikan dan atau gampang diketahui sehingga komitmen dan kebersamaan selalu berkembang sepanjang hari.

[…] 5 = “Tinggi”
[…] 4
[…] 3
[…] 2
[…] 1 = “Rendah”

——————————————————

Adakah tamu yang bersedia memberikan tambahan penjelasan?

Salah satu kategori yang saya dapatkan adalah Kualitas Manajemen Pembangunan Daerah, yang untuk sementara, dapat kita kelompokkan dalam perspektif proses bisnis internal.

Mengapa masih bersifat sementara? Karena apa yang saya lakukan ini masih belum dipadu-padan dengan brainstorming Bapak / Ibu Saudara.

Apa sajakah yang ada dalam kategori Kualitas Manajemen Pembangunan Daerah? Dari daftar di atas, hal-hal tersebut adalah semua yang terkait dengan peningkatan kualitas usulan kegiatan dan pelayanan di tiap SKPD.

Sungguh repot bila kita mendanai input. Menghubungkan jumlah orang miskin dengan DAU sangatlah baik. Semakin banyak orang miskinnya maka semakin besar alokasi DAU yang diterimnya. Pola seperti ini kelihatannya logis dan adil.

Tetapi, dengan aturan seperti itu, bisa saja Daerah tidak berupaya menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Mengapa? Agar alokasi DAU-nya tidak berkurang.

Formula DAU harus berorientasi kinerja juga. Pemberian insentif bagi Daerah yang berhasil meningkatkan IPM melalui DAU adalah terobosan jitu. Bila DAU penting fan berpengaruh bagi kelangsungan pemerintahan di daerah, maka Daerah akan berupaya sekeras mungkin meningkatkan IPM di wilayahnya.

Kebijakan ini juga mengindikasikan bahwa IPM akan dinilai tiap tahunnya, setiap DAU akan diberikan. Begitukah?

Kita tunggu saja detail kebijakannya ya

Mohon perhatian: bahwa materi yang kami tuliskan ini hanyalah bahan diskusian semata, untuk kemudian di fine-tunning lebih lanjut.

Misalkan ada Kabupaten Sejahtera yang para pihaknya telah berkomitmen kuat untuk meningkatkan IPM hingga 1000(seribu) persen di 2 tahun ke depan.

Mereka benar-benar ingin meningkatkan substansi IPM dan tidak sedang ingin memanipulasi data-data sehingga IPM menjadi tinggi.

Target seribu persen kita tetapkan hanya sekedar untuk pemicu ide semata saja; agar pemikiran kita dapat out of the box

Nah, kita bertanya: Syarat apa yang harus ada sehingga Kabupaten Sejahtera berhasil mencapai target IPM yang naik 1000(seribu) persen di 2 tahun ke depan?

Ada banyak jawaban untuk pertanyaan di atas. Bagi pembaca dipersilahkan membuat jawabannya sendiri. Bila ber-self-brainstroming, beberapa jawabanku adalah sebagai berikut:

1. Pilihan program dan kegiatan di tiap SKPD harus tepat substansi, tepat lokasi, dan tepat sasaran (bisa diringkas menjadi tepat perencanaan)

2. Seluruh kegiatan reguler (selalu dikerjakan sepanjang hari selama setahun) yang berorientasi ke masyarakat dan terkait langsung dengan IPM di tiap SKPD harus dikerjakan sesuai dengan persyaratan pelaksanaannya.

Atau Layanan Publik Dasar terselenggara sesuai persyaratan pelaksanaan. Atau Layanan Publik harus Prima

3. Kegiatan dan layanan publik dari SKPD lain yang tidak terkait secara langsung dengan target IPM dapat diarahkan ke IPM dan atau bila tidak dapat, maka ia diselenggarakan dengan prima dan tepat perencanaan sehingga tidak boros dan menyedot dana terbatas untuk pencapaian IPM.

4. Tidak pernah ada pemborosan anggaran yang disengaja maupun tidak sengaja. Mengapa? Karena sudah tepat perencanaan dan para pihak telah berkomitmen untuk meningkatkan IPM seribu persen di 2 tahun ke depan.

5. Ada sistem monitoring yang mantap dan fungsional di tiap SKPD sehingga ada early warning system yang tepat untuk menjamin ketepatan corrective action.

6. Penempatan pegawai selalu tepat penempatan dan tepat waktu penempatannya sesuai dengan akumulasi kompetensi tiap pegawai yang bersangkutan.

7. Kepala SKPD selalu berhasil memotivasi, meningkatkan semangat juang para pegawai di jajarannya sehingga selalu tidak menunda-nunda pekerjaan, selalu bersemangat menyelesaikan sisa tugas yang belum selesai, dan selalu terbuka menerima corrective action.

8. Di tiap SKPD selalu ada atmosfer akademik atau semangat dan budaya belajar sehingga pilihan program dan kegiatan berikutnya selalu yang terbaik dan corrective action selalu tepat.

9. DPRD berhasil mengkomunikasikan komitmen bersama tersebut ke seluruh para pihak sehingga selalu ada dukungan penuh dari para stakeholders terhadap komitmen pencapaian target IPM tersebut.

10. Komunikasi politik antara eksekutif dengan legislatif berjalan lancar sehingga dukungan DPRD selalu bersemi dan segar dan tidak pernah ada kemungkinan politiking oleh DPRD.

11. Masyarakat, sebagai subjek dan objek pencapaian target IPM tersebut, ikut serta berpartisipasi aktif.

12. Ada jembatan yang menghubungkan ide kreatif dari masyarakat dan kelompok-kelompok pemerhati dengan pihak eksekutif dan legislatif sehingga pilihan program kegiatan selalu mantaf serta potensi kegagalan atau kecurangan segera diketahui.

13. Tindak lanjut dari corrective action selalu disosialisasikan dan atau gampang diketahui sehingga komitmen dan kebersamaan selalu berkembang sepanjang hari.

14. … (kehabisan ide)

Nah dari daftar ini, barangkali kita lebih mudah untuk menemukenali bakal calon indikator di perspektif proses bisnis internal, perspektif inovasi dan pembelajaran, dan perspektif keuangan.

Bisakah? Atau bingungkah?

Sekian dulu self brainstorming dari saya rusmanik (= Rusman R. Manik)

Tetapi ada beberapa hal yang saya dapatkan saat perenungan itu.

1. Menjadikan Kab/Kota sebagai unit analisis perumusan indikator kinerja dengan kerangka pikir BSC sangatlah baik. Hasilnya akan dapat menjadi peta-tindakan-ideal yang seharusnya dikerjakan untuk menjamin peningkatan kinerja pemberian otda.

Bila peta tersebut telah ada, maka ia dapat dijadikan sebagai template untuk menyusun RPJM-Daerah. Pembandingan apa yang sebaiknya (seharusnya) ada dalam RPJM-D dengan apa yang senyata ada di dalamnya, akan memudahkan pengambilan corrective action pada tahap perencanaan.

2. Menurut kami, menempatkan IPM sebagai salah satu indikator di perspektif pelanggan (customer) sangatlah baik.

Mengapa? Paling tidak, akan memperjelas orientasi program kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh pemda. Tidak berat pada belanja aparatur, tetapi pada belanja publik seperti yang dikenalkan oleh Kepmendagri 29 yang lalu.

Selain, karena indikator IPM sudah jelas dan datanya selalu diupdate dalam periode tertentu, maka kejelasan itu akan memudahkan pencarian program kegiatan dari masing-masing urusan pemerintahan dan atau dari tiap sektor (ISIC = KLUI).

3. Dengan terlebih dahulu menyepakati IPM sebagai salah satu indikator di perspektif pelanggan, juga akan memudahkan pencarian indikator kinerja pada 3 (tiga) perspektif lainnya.

Pada prakteknya, hal tersebut akan memudahkan tim untuk ber-FGD (Focus Group Discussion) menilai kausalitas bakal calon indikator di ketiga perspektif lainnya.

Sejauhmanakah kepedulian kepala SKPD dan Kabid di SKPD terhadap pencapaian target kinerja pada tingkat Capaian Program?

dan

Apakah ada pembahasan yang memadai di lingkungan SKPD saat mengusulkan RKA SKPD? Bila tidak, mengapa terjadi dan apa dampaknya pada kinerja pada SKPD yang bersangkutan?

Walaupun tidak lengkap, barangkali cukup membantulah

Sementara, PP tersebut kita masukkan di komentar dulu. Halaman Perundang-undangan ini akan kita tata ulang agar lebih informatif dan mudah di akses.