.: media bersama berbagi visi, ide dan gagasan :.

Perundang-undangan

Terima kasih atas kunjungannya. Lihat halaman Daftar Isi dan Komentar / Tambahan Penjelasan Terbaru

TERBARU

  • PP No.54-2008
    Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
  • PP No.49-2008
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  • PP No.45-2008
    Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

UNDANG-UNDANG


PERATURAN PEMERINTAH

  • PP Nomor 7 Tahun 2006
    Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2006
  • PP Nomor 28 Tahun 2006
    Perubahan atas PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006
  • PP Nomor 26 Tahun 2006
    Perubahan Kedua Atas PP No.10 Tahun 1999 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2006
  • PP Nomor 21 Tahun 2006
    Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006
  • PP Nomor 23 Tahun 2006
    Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006
  • PP Nomor 22 Tahun 2006
    Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006
  • PP Nomor 19 Tahun 2006
    Perubahan atas PP No.62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006
  • PP Nomor 13 Tahun 2006
    Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
  • PP Nomor 14 Tahun 2006
    Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
  • PP Nomor 18 Tahun 2006
    Perubahan atas PP No.69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/Dudanya
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
  • PP Nomor 15 Tahun 2006
    Perubahan Kelima atas PP No.10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
  • PP Nomor 17 Tahun 2006
    Perubahan Kelima atas PP No.14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
  • PP Nomor 16 Tahun 2006
    Perubahan Kedua atas PP No.34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
  • PP Nomor 11 Tahun 2006
    Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2006
  • PP Nomor 12 Tahun 2006
    Perubahan Ketujuh atas PP No.145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2006
  • PP Nomor 10 Tahun 2006
    Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
  • PP Nomor 8 Tahun 2006
    Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
  • PP Nomor 9 Tahun 2006
    Tata Cara Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
  • PP Nomor 8 Tahun 2006
    Lampiran PP No.8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
  • PP Nomor 6 Tahun 2006
    Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2006
  • PP Nomor 5 Tahun 2006
    Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2006
  • PP Nomor 4 Tahun 2006
    Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2006
  • PP Nomor 3 Tahun 2006
    Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2006
  • PP Nomor 2 Tahun 2006
    Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2006
  • PP Nomor 1 Tahun 2006
    Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2006
  • PP Nomor 1 Tahun 2006
    Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2006
  • PP Nomor 74 Tahun 2005
    Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
  • PP Nomor 75 Tahun 2005
    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
  • PP Nomor 76 Tahun 2005
    Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
  • PP Nomor 77 Tahun 2005
    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
  • PP Nomor 78 Tahun 2005
    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
  • PP Nomor 79 Tahun 2005
    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
  • PP Nomor 80 Tahun 2005
    Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
  • PP Nomor 65 Tahun 2005
    Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
  • PP Nomor 66 Tahun 2005
    Perubahan Ke Tujuh Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
  • PP Nomor 67 Tahun 2005
    Perubahan Kedua Atas PP No 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
  • PP Nomor 68 Tahun 2005
    Perubahan Kedua Atas PP No 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Kepolisian Negara RI
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
  • PP Nomor 69 Tahun 2005
    Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
  • PP Nomor 70 Tahun 2005
    Perubahan Ketiga atas PP No 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
  • PP Nomor 71 Tahun 2005
    Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
  • PP Nomor 63 Tahun 2005
    Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2005
  • PP Nomor 64 Tahun 2005
    Perubahaan Keempat Atas PP No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2005
  • PP Nomor 59 Tahun 2005
    Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2005
  • PP Nomor 61 Tahun 2005
    Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2005
  • PP Nomor 62 Tahun 2005
    Jenis Dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2005
  • PP Nomor 49 Tahun 2005
    Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2005
  • PP Nomor 50 Tahun 2005
    Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2005
  • PP Nomor 51 Tahun 2005
    Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2005
  • PP Nomor 52 Tahun 2005
    Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2005
  • PP Nomor 53 Tahun 2005
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib DPRD
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2005
  • [PP Nomor 46 Tahun 2005
    Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2005
  • PP Nomor 47 Tahun 2005
    Perubahan Atas PP No 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2005
  • PP Nomor 48 Tahun 2005
    Pengangkatan Renaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2005
  • PP Nomor 40 Tahun 2005
    Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005
  • [PP Nomor 41 Tahun 2005
    Perubahan Keenam Atas PP Nomor 145 Tahun 2004 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005
  • PP Nomor 42 Tahun 2005
    Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional RI
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2005
  • PP Nomor 37 Tahun 2005
    Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
  • PP Nomor 39 Tahun 2005
    Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
  • PP Nomor 38 Tahun 2005
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
  • [PP Nomor 37 Tahun 2005
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
  • PP Nomor 38 Tahun 2005
    Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
  • PP Nomor 39 Tahun 2005
    Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2005
  • PP Nomor 34 Tahun 2005
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005
  • PP Nomor 35 Tahun 2005
    Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005
  • PP Nomor 36 Tahun 2005
    Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2005
  • PP Nomor 32 Tahun 2005
    Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2005
  • PP Nomor 33 Tahun 2005
    Tata Cara Privatisasi Perusahaan Persero (Persero)
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2005
  • PP Nomor 31 Tahun 2005
    Perubahan Atas PP Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2005
  • PP Nomor 29 Tahun 2005
    Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2005
  • PP Nomor 30 Tahun 2005
    Perubahan Atas PP Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2005
  • PP Nomor 28 Tahun 2005
    Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2005
  • PP Nomor 26 Tahun 2005
    Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2005
  • PP Nomor 25 Tahun 2005
    Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerimaan Pensiun/Tunjangan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2005
  • PP Nomor 23 Tahun 2005
    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2005
  • PP Nomor 22 Tahun 2005
    Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2005
  • PP Nomor 20 Tahun 2005
    Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Litbang Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2005
  • PP Nomor 21 Tahun 2005
    Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2005
  • PP Nomor 18 Tahun 2005
    Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2005
  • PP Nomor 17 Tahun 2005
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2005
  • PP Nomor 14 Tahun 2005
    Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2005
  • PP Nomor 16 Tahun 2005
    Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2005
  • PP Nomor 9 Tahun 2005
    Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2005
  • PP Nomor 8 Tahun 2005
    Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2005
  • PP Nomor 7 Tahun 2005
    Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2005
  • PP Nomor 6 Tahun 2005
    Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2005
  • PP Nomor 5 Tahun 2005
    Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Persero (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2005
  • PP Nomor 4 Tahun 2005
    Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2005
  • PP Nomor 3 Tahun 2005
    Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2005
  • PP Nomor 2 Tahun 2005
    Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2005

Oleh: staf December 28, 2007

RSS feed | Trackback URI

2 Comments »

Comment by Rushandono
2008-11-08 20:48:37

Mohon di-upload PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. TQ

Reply to this comment
 
Comment by Rusman R. Manik
2008-11-08 21:21:07

PP No.60/2008 ttg SPIP

Sementara, PP tersebut kita masukkan di komentar dulu. Halaman Perundang-undangan ini akan kita tata ulang agar lebih informatif dan mudah di akses.

Reply to this comment
 
Nama harus diisi.
E-mail harus diisi. Akan dirahasiakan.
Alamat website Anda. Isikan, bila ada.
Your Comment (smaller size | larger size)

Isi komentar adalah ekspresi dan tanggungjawab tiap pemberi komentar. Kami berhak mengubahnya. Tetap fokus dan relevan dengan topik bahasan. Gunakan nama dan e-mail secara konsisten untuk mengurangi penyalahgunaan nama Anda. E-mail harus dapat dihubungi untuk memudahkan konfirmasi.

» Tebal = <b>...</b>    » Miring = <i>...</i>     » Coret = <s>...</s>
» Garis bawah = <u>...</u>     » Tebal dan Miring = <b><i>...</i></b>
» Link = <a href=".." title="..">...</a>


Comments links could be nofollow free.
Trackback responses to this post